Rabu, 11 November 2026
Terkini

Pajak UMKM 0,5 Persen Kini Tanpa Batas Waktu: Aturan PP 20/2026 dan Cara Menghitungnya

PP 20/2026 menghapus batas tujuh tahun tarif PPh final 0,5% bagi UMKM orang pribadi. Tapi CV, firma, dan PT biasa tidak lagi bisa memakainya.

Jawaban singkat: Melalui PP 20/2026 yang ditandatangani 22 April 2026, tarif pajak UMKM 0,5 persen (PPh final) kini bisa dipakai tanpa batas waktu oleh wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Orang pribadi juga tetap bebas pajak untuk omzet Rp500 juta pertama setiap tahun.

Apa yang berubah lewat PP 20/2026?

AspekAturan lama (PP 55/2022)Aturan baru (PP 20/2026)
Orang pribadiMaksimal 7 tahunTanpa batas waktu
PT Perorangan (didirikan 1 orang)Maksimal 4 tahunTanpa batas waktu
KoperasiBisa memakaiMaksimal 4 tahun sejak terdaftar
CV, firma, PT biasaBisa memakai (dengan batas waktu)Tidak lagi bisa, kecuali masa lamanya belum habis
Batas omzetRp4,8 miliar per tahunTetap Rp4,8 miliar per tahun
Tarif0,5% dari omzetTetap 0,5% dari omzet

Siapa yang bisa memakai pajak UMKM 0,5 persen?

  • Orang pribadi pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.
  • PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang.
  • Koperasi, maksimal empat tahun sejak terdaftar.

Tidak termasuk: orang pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan bebas berbasis keahlian, seperti profesi tertentu. Mereka memakai ketentuan pajak umum.

Masa transisi bagi yang masa lamanya sudah habis

  • Orang pribadi yang masa PPh final-nya berakhir pada 2024 tetap bisa memakai tarif 0,5% untuk tahun pajak 2025 dan 2026.
  • Orang pribadi dan PT Perorangan yang masa PPh final-nya berakhir pada 2025 tetap bisa memakainya untuk tahun pajak 2026.
  • Mulai 2027, orang pribadi dan PT Perorangan mengikuti aturan baru tanpa batas waktu.

Cara menghitung pajak UMKM 0,5 persen (orang pribadi)

Omzet dihitung kumulatif sejak Januari. Pajak baru dikenakan pada bulan saat omzet kumulatif melewati Rp500 juta, dan hanya atas bagian yang melebihi Rp500 juta.

Contoh: omzet Budi Rp60 juta per bulan.

BulanOmzet kumulatifOmzet kena pajakPPh final 0,5%
Januari–AgustusRp480 jutaRp0Rp0
SeptemberRp540 jutaRp40 jutaRp200.000
OktoberRp600 jutaRp60 jutaRp300.000
NovemberRp660 jutaRp60 jutaRp300.000
DesemberRp720 jutaRp60 jutaRp300.000

Total pajak setahun: Rp1.100.000, atau 0,5% × (Rp720 juta − Rp500 juta).

Yang perlu dilakukan pelaku UMKM

  1. Catat omzet bulanan dengan rapi, meski belum melewati Rp500 juta.
  2. Setor PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk bulan yang terutang pajak.
  3. Tetap lapor SPT Tahunan, termasuk jika omzet di bawah Rp500 juta.
  4. Jika usahamu berbentuk CV atau PT biasa, cek kapan masa PPh final lama berakhir, lalu siapkan pembukuan untuk tarif umum.
  5. Belum punya legalitas usaha? Mulai dari cara daftar NIB lewat OSS.

Aturan pajak bisa rinci untuk kasus tertentu. Untuk situasi khusus, konsultasikan dengan kantor pajak atau konsultan pajak terdaftar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pajak UMKM 0,5 persen masih berlaku di 2026?

Ya. Melalui PP 20/2026, tarif 0,5% tetap berlaku, bahkan tanpa batas waktu untuk orang pribadi dan PT Perorangan.

Berapa batas omzet UMKM yang bebas pajak?

Omzet Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh final, khusus untuk wajib pajak orang pribadi.

Apakah CV masih bisa memakai tarif 0,5%?

Tidak lagi untuk jangka panjang. CV hanya bisa memakainya sampai masa berlaku berdasarkan aturan lama berakhir.

Bagikan